Aaron menyebut aplikasi itu bekerja mirip seperti Waze atau Google Maps, di mana pengguna bisa melaporkan keberadaan razia atau penutupan jalan.

“Tujuannya bukan untuk mengekspos siapa pun. Kami hanya ingin masyarakat mendapat informasi dan bisa merasa lebih aman," kata Aaron.

Banyak pegiat hak imigrasi dan pakar hukum digital mengecam langkah ini. Kica Matos dari National Immigration Law Center menyebut keputusan Apple dan Google sebagai contoh betapa mudahnya perusahaan teknologi tunduk pada tekanan pemerintah.

Sementara itu, Alejandra Caraballo, pengacara dari Harvard Cyberlaw Clinic, memperingatkan bahwa campur tangan pemerintah dalam menentukan aplikasi mana yang boleh ada di internet bisa mengancam kebebasan berekspresi.

Dia membandingkan kasus itu dengan insiden tahun 2019, saat Apple menghapus aplikasi yang digunakan oleh demonstran Hong Kong untuk memantau pergerakan polisi.

Pihak federal berdalih bahwa kekhawatiran mereka murni soal keselamatan. Mereka mengutip kasus penembakan di fasilitas ICE di Dallas, di mana pelaku sempat mencari aplikasi pelacak ICE.

Namun, hingga kini tidak ada bukti bahwa aplikasi-aplikasi tersebut benar-benar digunakan dalam kejadian itu.