CARAPANDANG –  Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengatakan bahwa penanganan banjir di wilayah Jabodetabek harus dilakukan secara komprehensif.

Banjir di wilayah tersebut akan terjadi berulang jika tanpa adanya penyelesaiaan yang holistik.

“Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat legacy penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dengan pimpin  kebijakan yang holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir,” katanya, seperti dikutip redaksi, Rabu 5 Maret 2025.

Menurutnya dalam menangani banjir di wilayah Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral yang basisnya wilayah dengan dasar kebijakan  kepala daerah. 

“Apalagi dalam Pasal 53 ayat (4) huruf d UU No 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disebutkan kawasan Alogmerasi yang terdiri dari Jabodetabekjur di antaranya dimaksudkan untuk akselerasi penanggulangan banjir,” imbuhnya.

Menurutnya meski UU tersebut belum efektif berjalan lantaran belum diterbitkan Kepres Pemindahan Ibukota,  politisi PKB ini menyebutkan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan tidak hanya terbatas pada urusan banjir saja.  

“Penanganan banjir harus dari hulu. Seperti soal  alih fungsi lahan yang salah satunya menjadi pemicu banjir bandang di Bogor,” ujarnya.