Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin mengungkapkan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung hingga September 2025, memperbesar potensi kebakaran.
“Setiap hari kami menerima laporan titik api di Kabupaten Solok. Operasional kami pun terbatas akibat efisiensi anggaran. Maka, penetapan status tanggap darurat menjadi penting, agar koordinasi dan bantuan lintas sektor bisa optimal,” kata Ferdinal.
Ia menambahkan, mayoritas penyebab kebakaran masih berasal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, yang jelas melanggar hukum.
Sementara itu Kepala Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Solok, Elafki, mengaku kesulitan dalam mengatasi Karhutla karena minimnya dukungan lintas daerah, akses sulit, dan medan yang berat.
“Untuk lahan, armada kita tidak ideal. Lokasi jauh, air susah, dan bantuan dari luar biasanya hanya sekali jalan. Kami minta masyarakat tidak lagi membakar lahan, itu bisa kena pidana,” tegasnya.
Pihaknya kini membuka saluran laporan cepat bagi warga yang melihat titik api.
Sementara itu, Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan, Hendrio Fadly, menyebutkan bahwa secara teknis dan regulatif, Kabupaten Solok telah memenuhi empat indikator penting untuk penetapan status tanggap darurat Karhutla.
Empat indikator tersebut antara lain:
1. Meningkatnya intensitas kebakaran,
2. Titik api konsisten muncul di sejumlah wilayah,
3. Hari tanpa hujan tinggi,
4. Prediksi kemarau ekstrem dari BMKG.
