CARAPANDANG.COM - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berharap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 memperhatikan tiga target indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan.
"Saya berharap Pemkab Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan asumsi adanya dampak COVID-19 terhadap target-target yang ada, karena kita tidak bisa menggunakan asumsi kondisi normal dan harus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional," kata Sutarmidji dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, saat pembukaan Musrenbang Kapuas Hulu secara virtual di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu.
Menurut Sutarmidji, tiga indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM dan kemiskinan karena pencapaian Tahun 2020, Kapuas Hulu masih di bawah provinsi dan nasional.
Pada Tahun 2020, persentase penduduk miskin Kalbar 7,24 persen lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 10,19 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kalbar sebesar 5,81 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun tetap lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 7,1 persen.
Sedangkan IPM Kalbar meningkat sebesar 0,01 persen menjadi 67,66 persen, namun masih di bawah rata-rata nasional sebesar 71,90 persen.
Walaupun penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, katanya, pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar -1,82 persen, lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar -2,07 persen.
"Kondisi itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten Kapuas Hulu, capaian empat indikator makro Kabupaten Kapuas Hulu terbilang menurun, karena hanya satu indikator yang berada di atas nasional dan provinsi, yaitu pengangguran terbuka sebesar 4,02 persen," tuturnya.
Sementara itu, lanjutnya, tiga indikator lainnya masih di bawah nasional dan provinsi. Angka kemiskinan Kapuas Hulu sebesar 8,33 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar -2,43 persen dan IPM sebesar 65,69 persen.
"Hal ini harus menjadi perhatian khusus untuk RPJMD Kapuas Hulu periode berikutnya," ujarnya.
"Saya berharap Pemkab Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan asumsi adanya dampak COVID-19 terhadap target-target yang ada, karena kita tidak bisa menggunakan asumsi kondisi normal dan harus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional," kata Sutarmidji dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, saat pembukaan Musrenbang Kapuas Hulu secara virtual di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu.
Menurut Sutarmidji, tiga indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM dan kemiskinan karena pencapaian Tahun 2020, Kapuas Hulu masih di bawah provinsi dan nasional.
Pada Tahun 2020, persentase penduduk miskin Kalbar 7,24 persen lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 10,19 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kalbar sebesar 5,81 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun tetap lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 7,1 persen.
Sedangkan IPM Kalbar meningkat sebesar 0,01 persen menjadi 67,66 persen, namun masih di bawah rata-rata nasional sebesar 71,90 persen.
Walaupun penduduk miskin dan pengangguran Kalbar relatif kecil, katanya, pertumbuhan ekonomi Kalbar mengalami kontraksi sebesar -1,82 persen, lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar -2,07 persen.
"Kondisi itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten Kapuas Hulu, capaian empat indikator makro Kabupaten Kapuas Hulu terbilang menurun, karena hanya satu indikator yang berada di atas nasional dan provinsi, yaitu pengangguran terbuka sebesar 4,02 persen," tuturnya.
Sementara itu, lanjutnya, tiga indikator lainnya masih di bawah nasional dan provinsi. Angka kemiskinan Kapuas Hulu sebesar 8,33 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar -2,43 persen dan IPM sebesar 65,69 persen.
"Hal ini harus menjadi perhatian khusus untuk RPJMD Kapuas Hulu periode berikutnya," ujarnya.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
