Maka itu, ia meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengkomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya.
"Sehingga transparannya enggak cuma ke rakyat tapi juga ke Presiden, terutama soal data. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, karena itu hanya memperburuk trust masyarakat ke pemerintah,” imbuhnya.
